RUMAH SUBSIDI 2012 TARGETKAN 100.000 UNIT

rumah subsidi taperum (ilustrasi)

Apersi Masih Berharap Subsidi

Koran Jakarta. Problem perumahan di negeri ini masih rumit. Pemerintah masih belum mampu mengentaskan backlog (kekurangan pasokan) perumahan. Terakhir, untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi PNS, Kemenpera merumuskan lebih serius konsep tabungan perumahan. Seperti apa? Jika dihitung sejak 2003, ada penambahan 30 persen jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini, jumlah PNS tercatat 4,7 juta pegawai. Dari jumlah itu, ada kekurangan 1,3 juta perumahan untuk PNS. 

Artinya, kebutuhan pasokan perumahan buat korps pemerintah ini masih tinggi. Jumlah tersebut setara dengan penambahan 300.000 PNS per tahun yang membutuhkan rumah. Karena itulah pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berupaya serius mengatasi persoalan backlog perumahan bagi PNS.  Salah satunya adalah mengoptimalkan peran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Sejatinya, Bapertarum-PNS menargetkanmembangun 100.000 unit rumah dapat diserap melalui Tabungan Perumahan (Taperum) per tahun. 

Namun, dalam hitungan perkiraan terakhir, kemungkinan hanya merealisasikan 25.000 unit rumah per tahun yang dimulai pada 2012 mendatang. Melalui Taperum, pemerintah menyalurkan bantuan uang muka kepemilikan rumah bagi PNS 15 juta rupiah. 

Mohammad Yasin Karo, Kepala Sekretaris Tetap Bapertarum-PNS, mengatakan dana yang bersumber dari iuran Taperum-PNS mencapai 6,4 triliun rupiah. Wilayah yang memunyai layanan Taperum-PNS meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. 

Dijelaskan Yasin, Bapertarum- PNS mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut sebagai bantuan pembiayaan PNS. Namun demikian, sekitar 4,3 triliun rupiah dari dana tersebut dikelola oleh Kementerian Keuangan. "Dari bunga pengelolaan dana tersebut Bapertarum bisa membantu pembiayaan perumahan sekitar 40.000 PNS. Tentunya jika dana yang dimanfaatkan lebih banyak akan lebih banyak PNS yang bisa menikmati batuan uang muka ini," ungkap Yasin. 

Dia menambahkan agar program tersebut berjalan dengan baik pemerintah daerah juga harus memastikan angka yang benar dan cermat untuk jumlah PNS yang ada. Jumlah PNS ini nantinya juga terkait dengan keberadaan Bapertarum PNS sehingga nantinya penyaluran bantuan uang mukanya menjadi lebih jelas. 

Sementara itu, Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengungkapkan melalui penyaluran bantuan uang muka ini Kementerian Perumahan Rakyat berharap keberadaan Bapertarum PNS bisa lebih dirasakan oleh PNS yang telah memberikan iuran selama bertahun-tahun.  "Bantuan uang muka sebesar 15 juta rupiah bagi PNS tentunya sangat membantu dalam meringankan pembiayaan perumahan secara KPR," kata Menpera di Jakarta, belum lama ini. 

Menpera menambahkan, ke depan, bantuan uang muka yang relatif besar ini nantinya juga perlu diimbangi dengan kenaikan iuran Bapertarum PNS. Menurut Menpera, iuran PNS nanti seyogianya sekitar 2,5 persen dari gaji pokok yang diterima. Sebab, banyak PNS belum merasakan banyak manfaat dari keberadaan Bapertarum PNS. 

Ini disebabkan bantuan yang diberikan relatif kecil sehingga banyak PNS yang sudah memasuki masa pensiun malas mengurus proses administrasinya. Lebih jauh, jelas Suharso, PNS merupakan salah satu target pasar yang cukup menjanjikan di sektor properti. Pasalnya, hingga saat ini, masih banyak PNS yang belum memiliki rumah sendiri bahkan mengontrak ataupun tinggal di rumah mertua.  "Penggunaan hasil bunga sebesar 6,4 triliun rupiah dari Taperum PNS di seluruh Indonesia. Bunga yang diperoleh dari Taperum berkisar 280 miliar rupiah per tahun, jumlah tersebut akan dapat menambah penyerapan menjadi 60.000 unit rumah dari 40.000 unit rumah target awal yang ditetapkan Kemenpera," papar Suharso. 

Menteri yang juga politis PPP ini berharap agar ke depannya PNS yang diberi bantuan uang muka ini bisa lebih banyak lagi, sekitar 100.000 PNS per tahun agar target pembangunan rumah bagi PNS dapat lebih ditingkatkan lagi. Jika dari penyerapan ini bisa terbangun 100 ribu unit rumah setiap tahunnya, maka dalam 13 tahun ke depan akan ada 2,6 juta unit rumah yang bisa dimiliki PNS.

Semangat Pengembang 
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan insentif baru pembelian rumah dari pemerintah bagi pegawai negeri sipil mendorong semangat pengembang untuk membangun rumah. Eddy menambahkan pihaknya menargetkan membangun 75.000 unit rumah pada 2012. 

Jumlah tersebut naik 20 persen dari target tahun ini sebanyak 60.000 unit rumah. Eddy menjelaskan tahun ini dan tahun depan lebih baik untuk pengembangan rumah. "Apersi baru berhasil mengembangkan 48.000 unit rumah pada 2011 ini. Padahal, tahun sebelumnya rumah yang kami bangun mencapai 60.000 unit rumah sederhana. Tahun 2012 potensi rumah yang dapat kami bangun bisa mencapai 70.000"an lebih karena pinjaman dari pemerintah yang naik dari semula 1,2 juta rupiah hingga 1,8 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah per pegawai negeri sipil," kata Eddy. 

Menurutnya, Januari sampai Agustus 2011, Apersi telah membangun 48.000 unit rumah. Sejumlah unit yang dibangun Apersi rata-rata seharga 70 juta hingga 80 juta rupiah dan yang termurah seharga 25 juta rupiah.  "Kami juga berencana membangun 463 rumah murah dengan harga 70 juta per unit dengan luas lahan 8,7 hektare di Kabupaten Banyuasin, Palembang,Sumatra Selatan. Bantuan subsidi dari pemerintah pusat diperlukan untuk pembangunan rumah murah ini berupa bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dan juga adanya insentif pajak sehingga bebas PPN yang dapat menekan harga rumah," tambah Eddy